Dhaka, Bangladesh – pemerintahan transisi Bangladesh secara resmi melarang seluruh aktivitas Partai Kejuaraan Awami milik mantan Awal Menteri Sheikh Hasina pada Hari Sabtu (10/5), hingga serangkaian pengadilan terhadap para pemimpin kemudian partai yang dimaksud selesai dilakukan.
“Telah diputuskan untuk melarang semua aktivitas Partai Turnamen Awami, baik pada bumi nyata maupun ruang digital, berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme, hingga Mahkamah Pidana Internasional (ICT) menyelesaikan rute peradilan terhadap partai juga para pemimpinnya,” ujar penasihat urusan hukum, Asif Nazrul, terhadap wartawan usai rapat darurat Dewan Penasihat yang digunakan dipimpin oleh pemimpin sementara Muhammad Yunus.
Dalam penghadapan tersebut, majelis juga mengubah peraturan terkait ICT dengan memasukkan ketentuan yang dimaksud memungkinkan pengadilan terhadap partai politik, afiliasi, maupun kelompok pendukung.
Sebuah laporan pasukan pencari fakta PBB menyebutkan bahwa sekitar 1.400 orang, termasuk 13 persen pada antaranya adalah anak-anak, tewas di rentang waktu Juli hingga Agustus tahun lalu, di aksi pemberontakan yang digunakan dipimpin oleh pelajar serta berujung pada jatuhnya pemerintahan Hasina.
PBB menuduh Sheikh Hasina kemudian Partai Kompetisi Awami terlibat di kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun, Hasina maupun partainya membantah tuduhan yang disebutkan dan juga menegaskan bahwa rute peradilan ini bermotif politik.
Sebelumnya, pada 2013, Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh menjatuhkan hukuman terhenti untuk para pemimpin partai oposisi Bangladesh Nationalist Party (BNP) dan juga Bangladesh Jamaat-e-Islami melawan dugaan kejahatan selama Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971.
Keputusan yang disebutkan sempat menuai kritik, baik dalam di negeri maupun dari komunitas internasional, sebab dianggap tidak ada memenuhi standar hukum internasional.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Bangladesh larang Liga Awami, Hasina dituduh kejahatan kemanusiaan
