Bandung – PT Pos Tanah Air mengungkapkan penyesuaian kebijakan terhadap para pensiunan adalah untuk memverifikasi keberlanjutan, sebagai langkah pada menjawab tantangan keberlanjutan keuangan perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi yang dimaksud berlaku.
Komisaris Utama PT Pos Indonesia Budi Djatmiko menyatakan kebijakan pihaknya melakukan penyesuaian benefit bagi para pensiunan berdasarkan pertimbangan regulasi dan juga keberlanjutan operasional perusahaan.
"Keputusan ini diambil sebab benefit untuk para pensiunan tiada diatur pada regulasi resmi Kementerian BUMN dan juga bukan ada dasar hukum yang mengikat," ujar Budi di pernyataan di Bandung, Selasa.
Meski demikian, Budi menegaskan, para pensiunan permanen mendapatkan hak utama merek dari gaji, sementara yang tersebut hilang adalah benefit dari Pos Indonesia.
Menurut Budi, langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN yang mana memacu efisiensi juga optimalisasi pendapatan perusahaan negara.
"Langkah ini tepat jikalau mengawasi tantangan ekonomi ke depan yang semakin berat. Hal yang Diutamakan kami adalah memverifikasi keberlangsungan industri serta menjaga keberlangsungan karyawan yang dimaksud masih aktif, di sedang persaingan kemudian tuntutan bursa yang mana tinggi," katanya.
Sementara, VP Corporate Communications PT Pos Negara Indonesia Heri Nugrahanto mengungkapkan penyesuaian benefit secara langsung dijalankan pada tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, lalu sumbangan iuran BPJS Kesehatan.
Artikel ini disadur dari Pos Indonesia: Kebijakan pensiunan untuk pastikan keberlanjutan bisnis
