JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk beberapa orang komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi dunia usaha yang digunakan progresif kemudian berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah penting membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai kelompok rente kemudian praktik tidaklah sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tepat kemudian berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang tersebut lebih lanjut efisien serta transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidaklah boleh dilepaskan begitu belaka tanpa pengaman serta kebijakan penyeimbang. Negara masih memiliki tanggung jawab untuk menegaskan bahwa produsen di negeri tak tergilas pada kompetisi bursa bebas yang belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku bisnis nasional, teristimewa yang tersebut selama ini menopang permintaan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup akibat banjir komoditas impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan pada kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan bidang substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang digunakan mampu memproduksi barang yang dimaksud selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan semata-mata bicara tentang membuka pintu, tapi juga mengenai menyiapkan dapur sendiri. Penguasaan lapangan usaha substitusi impor adalah kunci kemandirian sektor ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengumumkan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap saja harus diarahkan secara strategis agar menggalang ketahanan dunia usaha nasional.
“Impor harus selektif juga bersifat komplementer, bukanlah substitusi terhadap apa yang tersebut bisa jadi diproduksi di tempat pada negeri. Kita sanggup memperluas hubungan dagang, tapi tetap saja dengan keberpihakan pada lapangan usaha kemudian petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang digunakan adil serta timbal balik. Jika Indonesia membuka pangsa bagi item negara mitra, maka akses lingkungan ekonomi ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi bursa lalu keberpihakan terhadap pembangunan lapangan usaha nasional,” tandasnya.
