JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) membutuhkan wadah kebijakan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya pasca tiada lagi menjabat sebagai kepala negara. Fernando berpendapat, salah satu opsi yang mana masuk akal adalah bergabung dengan partai urusan politik (parpol) yang dimaksud selama ini punya peran di dinamika urusan politik nasional.
“Joko Widodo membutuhkan wadah untuk mampu mempertahankan eksistensinya di urusan politik Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai kebijakan pemerintah yang digunakan selama ini setiap saat memberikan warna di kebijakan pemerintah Indonesia,” ujar Fernando, Rabu (26/3/2025).
Dia pun menyoroti selain delapan parpol yang dimaksud miliki kursi pada DPR, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga tetap memperlihatkan mampu bersaing pada mewarnai urusan politik nasional. Dengan demikian, kata dia, prospek Jokowi untuk bergabung dengan PSI semakin terbuka lebar.
PSI dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep. “Sehingga sangat mungkin saja Joko Widodo bergabung dengan partai yang digunakan pada waktu ini dipimpin oleh anak bungsunya. Apalagi secara jelas gagasan partai super terbuka oleh Jokowi diwujudkan oleh Kaesang dalam PSI,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, apabila Jokowi mengambil peran strategis di tempat PSI, baik sebagai pembina atau di jabatan lainnya, hal ini akan datang memberikan dampak signifikan bagi parpol tersebut. Fernando melanjutkan, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI lalu Jokowi di sikap strategis akan meningkatkan daya saing kemudian elektabilitas PSI pada menghadapi pemilihan raya 2029.
“Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum juga Jokowi sebagai pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan pernyataan PSI 2029 yang digunakan akan datang,” ucapnya.
Meski hingga pada saat ini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai langkah politiknya setelahnya 2024, ramalan mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat. Jika benar terjadi, maka langkah yang dimaksud diyakini akan datang menjadi salah satu strategi kebijakan pemerintah yang digunakan menarik untuk disimak pada perjalanan kebijakan pemerintah Indonesia ke depan.
