DKI Jakarta – Industri nikel ke Negara Indonesia akan segera menciptakan standardisasi nasional maupun internasional pada hal produksi, lingkungan, juga sosial agar tidaklah ada lagi kampanye negatif pihak-pihak tertentu untuk menghentikan kebijakan proses pengolahan lebih lanjut mineral yang digunakan sudah ada berjalan.
Standardisasi ini akan mirip dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau Indonesian Sustainable Palm Oil di sektor sawit, atau bidang kayu dengan Sistem Verifikasi kemudian Legalitas Kayu (SVLK), kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey ke Jakarta, Selasa.
Meidy mengungkapkan APNI akan menyebabkan satu forum diskusi dengan mengundang 30 negara produsen mineral untuk merumuskan standardisasi ESG (enviromental, sosial, governance) untuk lapangan usaha mineral.
"Mereka akan di Negara Indonesia awal bulan depan. Kita diskusi mengenai ESG. Kemudian, kami minta tolong dari government, melalui Kementerian Luar Negeri. Dari Kementerian Luar Negeri mengundang seluruh KBRI, negara penghasil mineral, bukanlah hanya saja nikel saja. Negara berkembang, hasil dari sana kita mau meniru gaya sawit dulu. Kita bikin kayak RSPO, ISPO, atau kita bikin kaya SVLK kayu," kata dia.
Meidy melanjutkan forum ESG itu akan menghasilkan satu kesepakatan antara negara penghasil mineral lalu para merket untuk menyebabkan sertifikat standardisasi.
"Indonesia punya 27 critical minerals, kita punya 22 strategic minerals, yang dimaksud harus kita kelola biar tiada terbentuk black campaign seperti apa yang dimaksud dialami nikel," ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Area Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis dan juga Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Negara Indonesia (Perhapi) Muhammad Toha menyatakan isu tentang ESG seringkali dijadikan pihak-pihak tertentu sebagai alat agar Tanah Air menghentikan kebijakan pengembangan lebih lanjut mineral.
"Kita tidaklah menolak perbaikan-perbaikan untuk bisa jadi menyebabkan lapangan usaha ini berubah menjadi tambahan green, tambahan friendly, lebih banyak ramah lingkungan serta arahnya memang sebenarnya ke sana. Makanya itu Perhapi serta APNI juga merumuskan perihal standardisasi mineral," katanya.
Toha menyebutkan di mempertahankan ESG, sektor nikel punya keinginan yang tersebut serupa juga komitmen yang digunakan mirip untuk bagaimana kegiatan penambangan, pengolahan nikel ini punya tanggung jawab lingkungan lalu sosial yang mana baik, sehingga kegiatan penambangan kemudian pengolahan kita berubah menjadi lebih besar tersistem juga lebih besar berkelanjutan.
"Tapi tolong jangan jadikan kampanye persoalan lingkungan itu sebagai hidden jadwal untuk membatasi kegiatan proses pengolahan lebih lanjut yang tersebut akan kita lakukan akibat seringkali yang mana muncul adalah ESG itu dijadikan senjata untuk membatasi negara-negara tertentu untuk mengarah ke industrialisasi," imbuh dia.
Ia mengkaji bahwa isu negatif pada kebijakan pengembangan lebih lanjut mineral datang saat secara masif pada tahun 2015 Tanah Air mengubah landskap sektor nikel.
Dari awalnya Indonesi eksportir raw material (bijih nikel) berubah menjadi eksportir item nikel.
Toha menegaskan Nusantara bukan boleh mundur dari kebijakan pengembangan lebih lanjut mineral meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang digunakan harus dibereskan.
Sebab, kebijakan proses lanjut mineral ini harus terpusat dan juga terintegrasi antar kementerian. Banyak kegunaan dari kebijakan ini, dari pendapatan negara sampai penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Ekstraksi Association (IMA) Hendra Sinadia mengungkapkan tantangan Negara Indonesia pada waktu ini adalah potret lapangan usaha pertambangan yang dimaksud sejumlah diwarnai oleh perusahaan-perusahaan yang tidak ada patuh sehingga akhirnya yang dimaksud terkena dampak adalah perusahaan-perusahaan yang digunakan patuh yang digunakan mempunyai visi jangka panjang.
"Jadi, mau gak mau penegakan hukum, pengawasan dari pemerintah harus jalan. Jadi, sebenarnya kalau penambang yang besar ya pasti ia patuh," ujar dia.
Kata Hendra, contoh yang digunakan mendapat kampanye negatif dari NGO adalah proses lanjut nikel.
"Industri tambang teristimewa nikel itu berbagai dikampanyekan negatif oleh NGO yang mana kemudian semuanya dipukul rata. Padahal ada yang digunakan bagus-bagusnya, yang world class. Salah satu kalau untuk nikel gitu ya Harita Nickel lalu Vale Indonesi juga bagus," imbuh dia.
Dengan mengamati bervariasi hambatan ini, Hendra menyatakan IMA akan merumuskan kebijakan yang dimaksud memberikan reward untuk perusahaan tambang yang tersebut patuh pada aspek produksi, lingkungan, juga sosial.
Reward ini penting diberikan agar mereka itu semangat di berbisnis juga menjalankan aturan.
"Reward itu sanggup berbentuk kemudahan pada berbisnis. Jangan dipersulit, sekarang itu kan. Antara yang patuh serta tidak ada patuh identik saja, buat RKAB. Misalnya serupa hanya antrean persetujuannya," kata dia.
Artikel ini disadur dari Industri nikel RI buat standardisasi global, tangkal kampanye negatif
