DKI Jakarta – PT Korporasi Gas Negara Tbk (PGN) menyetujui secara resmi banyak perjanjian jual beli gas bumi (PJBG) dan juga kerja mirip strategis di rangka menyediakan energi secara berkelanjutan bagi seluruh pelanggan di pada negeri.
Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini pada keterangannya dalam Jakarta, Selasa, mengemukakan penandatanganan yang dimaksud merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan pasokan gas bumi untuk perusahaan.
Penandatanganan PJBG lalu kerja serupa strategis yang disebutkan berlangsung pada acara forum Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2025 di Jakarta, Selasa.
"PJBG dan juga kerja mirip yang mana ditandatangani hari ini bernilai sangat strategis bagi PGN, untuk keberlanjutan pemanfaatan gas bumi domestik," ujarnya.
Menurut Ratih, PGN berjanji terus menjalankan peran di memenuhi permintaan energi bangsa, juga selaras dengan acara pemerintah untuk memperkuat perkembangan dunia usaha nasional.
Dalam IPA Convex 2025, PGN diwakili Direktur Komersial Ratih Esti Prihatini mengesahkan beberapa jumlah PJBG, sebagai upaya menjaga keandalan pasokan untuk pelanggan dengan permanen memperhatikan ketentuan dari Kementerian ESDM.
PJBG yang dimaksud adalah:
1. PJBG untuk jargas bersatu PGE dengan besar gas bumi sebesar 0,9 BBTUD.
2. PJBG dengan Pertamina EP Jawa Barat dengan ukuran gas bumi sebesar 12-17 BBTUD (ramp up).
3. PJBG dengan MBGI dengan ukuran gas bumi sebesar 0,35 BBTUD.
4. PJBG dengan PHE Ogan Komering dengan jumlah gas bumi sebesar 3,99 BBTUD.
5. Amandemen PJBG bersatu PHE North Sumatera Offshore dengan ukuran gas bumi sebesar 8,48 BBTUD.
6. Amandemen PJBG dengan Pertamina EP Medan dengan jumlah gas bumi sebesar 4,5-11 BBTUD.
Selain PJBG, PGN juga mengesahkan heads of agreement (HOA) dengan Petronas Bukit Panjang untuk meraih kemungkinan pasokan gas bumi hingga 31 BBTUD.
"HOA ini berubah menjadi awal kerja identik strategis bagi PGN untuk menggali potensi pasokan gas bumi dari sumber yang baru," jelas Ratih.
Kedua belah pihak, tambahnya, akan masih memperhatikan ketentuan dari pemerintah terkait alokasi yang dapat dimanfaatkan.
Ratih juga mengapresiasi pemerintah pada hal ini Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, dan juga instansi pemerintah lainnya.
Secara terintegrasi, bersatu dengan pemerintah telah lama berupaya melakukan langkah-langkah nyata pada penataan bauran energi untuk memenuhi keperluan energi pada negeri lalu bersinergi dengan BUMN energi juga pelaku kegiatan bisnis lainnya.
"Semua pihak yang digunakan berkepentingan tentunya saling membantu dan juga bekerja mirip dengan melaksanakan fungsinya per individu dengan baik," sebut Ratih.
Artikel ini disadur dari PGN tanda tangani PJBG dan kerja sama strategis
